AKPERSI Sumut Desak Usut Dugaan Permainan BBM Subsidi di Medan

Duta Nusantara News,‎MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Sumatera Utara mendesak Pertamina, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan permainan distribusi BBM subsidi di Kota Medan. Desakan tersebut muncul setelah beredarnya pengakuan seorang Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang menyebut kelangkaan Pertalite dan Solar diduga bukan disebabkan kekosongan stok.

‎

‎Dalam keterangannya yang dikutip dari Tribun Medan, sopir tangki tersebut mengaku adanya dugaan pembatasan pasokan BBM subsidi ke sejumlah SPBU. Ia menyebut SPBU yang mengajukan permintaan 24 ribu liter Pertalite hanya menerima sekitar 8 ribu liter, meski stok di depot diklaim tersedia.

‎

‎Sopir itu juga mengungkap dugaan praktik pelangsiran Solar subsidi dengan memanfaatkan barcode kendaraan, yang kemudian dijual kembali kepada industri dengan harga lebih tinggi. Selain itu, ia menyinggung dugaan permainan oleh oknum di tingkat SPBU serta persoalan perlakuan terhadap para AMT.

‎

‎AKPERSI Sumut Minta Dugaan Diusut Tuntas

‎

‎Ketua DPD AKPERSI Sumatera Utara, Jumani Alba, C.ILJ., menilai pengakuan tersebut merupakan informasi serius yang harus segera ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh.

‎

‎"Apabila pengakuan tersebut benar, maka ini bukan sekadar persoalan kelangkaan BBM, tetapi menyangkut dugaan pelanggaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu kami meminta seluruh pihak terkait mengusutnya secara transparan," tegas Jumani Alba dalam rilis yang diterima, Jumat (17/7/2026).

‎

‎Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus dirugikan akibat dugaan permainan distribusi BBM subsidi yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

‎

‎Tiga Tuntutan DPD AKPERSI Sumut

‎

‎Dalam pernyataan resminya, DPD AKPERSI Sumut menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, yaitu:

‎

‎1. Meminta Pertamina membuka data distribusi harian Pertalite dan Solar ke seluruh SPBU di Kota Medan secara transparan.

‎

‎

‎2. Mendesak Gubernur Sumatera Utara, Polda Sumut, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut dugaan mafia BBM subsidi.

‎

‎

‎3. Meminta perlindungan bagi para sopir tangki atau pihak lain yang berani menjadi whistleblower agar tidak mengalami intimidasi, pemotongan gaji, maupun pemblokiran pekerjaan.

‎

‎

‎

‎AKPERSI Sumut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dari pihak-pihak terkait. Organisasi tersebut berharap seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

‎

‎Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengenai pengakuan yang disampaikan sopir tangki tersebut.***(Red)

‎